Dalam kuliah kebangsaan yang penuh semangat, diselenggarakan oleh Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta di Masjid Walidah Dahlan, Ganjar Pranowo membedah urgensi Sila ke-5 Pancasila bukan hanya sekadar teks hafalan, melainkan sebagai “ruh” yang menghidupkan peradaban bangsa. Di hadapan para jamaah, ia melontarkan pertanyaan reflektif: Apakah kita benar-benar memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan kesehatan?
Beliau juga menegaskan bahwasanya keadilan sosial adalah kunci dalam membangun peradaban bangsa. Tanpa tegaknya keadilan, maka pembangunan hanya akan melahirkan ketimpangan, kecemburuan sosial, dan persatuan nasional.
Ketimpangan: Realita di Balik Kerja Keras
Ganjar menyoroti fenomena pekerja yang membanting tulang, bekerja selama 10 jam sehari namun hanya membawa pulang upah nyaris tak cukup untuk kebutuhan dasar. Hal tersebut bukan sekadar ilustrasi, melainkan tamparan bagi keras terkait keadilan di negeri ini. Di sisi lain, dunia pendidikan di Republik Indonesia semakin mahal setiap harinya, sehingga menciptakan sekat yang nyata antara si kaya dengan si miskin yang sulit menjangkau akses pendidikan tersebut. Jika akses pendidikan hanya milik mereka yang mampu, maka kecerdasan hanyalah hak istimewa untuk mereka yang mampu, bukan menjadi hak warga negara.
“Keadilan sosial merupakan hak setiap warga negara baik kaya maupun miskin memiliki hak untuk akses pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang setara. Tidak semua orang harus kaya, tapi semua orang tidak boleh didiskriminasi,” tegasnya.
Menghapus Sekat Diskriminasi
Keadilan bukan hanya soal angka atau data statistik di atas kertas, tapi soal keberpihakan. Keadilan sosial juga bukan hanya sekadar slogan semata, tetapi cita-cita yang harus diperjuangkan secara bersama-sama oleh seluruh bangsa. Ia menekankan beberapa poin krusial untuk menyelesaikan ketimpangan sosial yang ada:
- Akses Pendidikan: Menghapus stigma “biaya sekolah mahal”. Bagi mahasiswa kurang mampu harus diberikan subsidi penuh secara nyata dan transparansi UKT.
- Keberpihakan pada Disabilitas: Kelompok disabilitas tidak membutuhkan belas kasihan, melainkan butuh kesetaraan akses fasilitas dan peluang kerja tanpa didiskriminasi.
- Bantuan Sosial yang Presisi: Memperbaiki data statistik merupakan kunci agar Bansos dapat terealisasi dengan tepat sasaran dan tidak menjadi komoditas politik.
- Efisiensi Ekonomi: Belajar dari luar negeri, kemudahan izin dan memberikan subsidi energi (listrik/tanah) untuk menurunkan biaya produksi dalam negeri agar produk lokal lebih kompetitif dan mampu bersaing secara global.
- Pelayanan Kesehatan: Menjamin akses kesehatan dengan tidak membedakan kasta sosial. Selain itu, pelayanan kesehatan harus dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
Mengapa Keadilan Sosial di Indonesia Masih Belum Terwujud?
Ganjar tidak menampik adanya hambatan besar dalam mewujudkan cita-cita ini. Ia mengidentifikasi dua hambatan utama dalam menegakkan keadilan:
- Ketidakpatuhan dan Normalisasi Ketidakadilan: Seringkali kita melihat ketidakadilan tapi memilih diam atau abai. Sikap inilah yang menjadi problem, menurut Ganjar, tindakan memilih diam sama dengan mendukung ketidakadilan itu sendiri. Hal-hal yang “tidak normal” (seperti KKN) perlahan mulai dianggap wajar atau dinormalisasi.
- Pengaruh Eksternal dan Budaya Nepotisme: Budaya “anak bos” atau “koneksi orang penting” yang merusak sistem meritokrasi. Selama KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) masih belum dibersihkan secara total, maka akses yang adil hanya akan menjadi slogan. KKN tidak hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga membunuh harapan anak bangsa yang memiliki potensi dan berprestasi, namun tidak punya koneksi.
Masa Depan: Bangsa yang Adil, Bukan Sekadar Kaya
Ganjar juga menyoroti fenomena penanganan bencana sebagai cermin keadilan sosial. “Apakah korban bencana sudah ditempatkan di lingkungan yang layak dan aman?” Tanyanya. Masyarakat Indonesia dikenal dengan semangat gotong royong. Nilai tersebut yang menjadi kekuatan utama atau kunci dalam mewujudkan keadilan.
Keadilan sosial harus diperjuangkan, perjuangan tersebut dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti melalui transparansi data, pengentasan kemiskinan dengan cara masyarakat rentan “dikatrol” dengan subsidi supaya dapat setara, serta keberanian untuk tidak menormalisasikan hal yang salah. Generasi muda saat ini memilih bekerja di luar negeri karena gaji yang lebih tinggi. Hal inilah merupakan “alarm” negara.
“Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kaya secara materi, tapi bangsa yang adil secara hakiki. Adil dengan berbagi, adil dengan peduli, itulah peradaban kita,” tutupnya.